17 Ribu Sekolah Belum Teraliri Listrik

21/03/15, 21:46 WIB

Foto Ilustrasi. (Dok. JPNN)

Bagikan via Facebook (0) Tweet (0) +1 (0)

JAKARTA – Kemendikbud meminta bantuan Kementerian ESDM untuk mengatasi krisis listrik di sekolah. Menurut data yang dibawa Mendikbud Anies Baswedan, ada 17.520 sekolah yang belum teraliri listrik. Ironisnya, tidak ada satu pun provinsi yang seluruh sekolahnya mendapat listrik.

Di kantor Kementerian ESDM, Anies menjelaskan, jumlah sekolah yang belum teraliri listrik itu tidak termasuk MI, MTs, dan MA. Sebab, sekolah itu berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). ’’Kami ke sini untuk memastikan anak-anak bisa belajar lebih baik,’’ ujarnya, Jumat (20/3).

Data yang dibawa mantan Rektor Universitas Paramadina itu sangat lengkap. Selain nama sekolah, ada alamat, nomor telepon, sampai status aliran listrik yang ada sekarang. Apakah tidak ada sepenuhnya, menggunakan genset, atau kombinasi dengan tenaga lainnya seperti tenaga surya.

Pertemuan dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, dan Dirjen Energi Baru Terbarukan Rida Mulyana menghasilkan kesepakatan. Yakni, membentuk task force atau gugus tugas. Data awal dari Anies akan diverivikasi dan dicari jalan keluar terbaik.

’’Apakah karena tidak ada jaringan atau sudah ada jaringan tapi belum pasang,’’ katanya.

Tim akan bekerja ke seluruh Indonesia karena belum ada provinsi yang seluruh sekolahnya teraliri listrik. Untuk saat ini, elektrifikasi tertinggi baru di Jawa Tengah dengan rasio 97 persen.

Untuk wilayah terendah, ada di Provinsi Papua yang baru 55 persen sekolahnya teraliri listrik. Bahkan di Jakarta, baru 92 persen yang menikmati listrik. Itu berarti, dari 2.443 sekolah di ibu kota, masih ada sekitar 196 sekolah yang belum ada listriknya.

Data yang dimiliki Kemendikbud, dari 20.824 sekolah yang ada di Jateng, baru 20.199 teraliri listrik. Berarti, ada 625 sekolah tanpa listrik.  Di Jogjakarta, dari 1.852 sekolah, baru 1.777 sekolah teraliri listrik, dan 75 sekolah belum. Di Jatim, dari 20.740 sekolah, sebanyak 19.703 sudah mendapat listrik dan menyisahka 1.037 sekolah tanpa listrik.

Untuk kawasan yang paling sedikit rasio elektrifikasinya, ada di Papua. Dari 1.956 sekolah, baru 1.075 atau 55 persen saja yang teraliri listrik. Sedangkan 881 sekolah belum terjamah listrik. Di Sulawesi Barat juga cukup banyak. Dari 1.684 sekolah, ada  624 yang belum teraliri listrik. Begitu juga di Papua Barat, dari 854 sekolah, ada 291 sekolah tidak memperoleh listrik.

’’Tapi, kami juga mengundang partisipasi publik. Kalau ada sekolah yang belum teraliri listrik, bisa lapor ke sahabat.kemdikbud.go.id,’’ ujarnya.

Soal kebutuhan listrik di sekolah-sekolah, pejabat kelahiran 7 Mei 1969 itu menyebut beragam. Kebutuhan tertinggi ada di SMK yang berbasis teknologi, yakni 6 ribuan volt ampere (VA). Untuk SMK yang tidak membutuhkan alat untuk praktik, sekitar 4 ribuan VA.

’’SMK butuh banyak listrik untuk menjadi ujung tombak proses kemajuan,’’ katanya. Pasokan listrik, disebutnya bisa membuat SMK mengejar ketertinggalan. Sedangkan untuk sekolah-sekolah lainnya, diarahkan mendapat listrik sebanyak 2.200 VA.

Menteri ESDM Sudirman Said mengaku terkejut dengan data yang dibawa Anies. Dia memastikan akan mendukung rencana Anies untuk mengaliri seluruh sekolah dengan listrik. Minggu depan, rencananya tim task force melakukan pertemuan untuk membahas langkah-langkah awal.

Apalagi, di ibu kota atau kota-kota besar lainnya masih ada sekolah yang tanpa listrik. Dia berharap tim task force bisa memetakan dengan segara kondisi itu. Apakah benar-benar tidak ada listrik atau dicabut karena pembayarannya menunggak.

Dia menjelaskan, saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia baru 84 persen. Program mengalirkan listrik ke sekolah akan dijadikan pintu masuk memperluas rasio elektrifikasi. ’’Di tempat yang terpencil, fasilitas pendidikan akan menjadi penghubung dalam pembangunan listrik selanjutnya,’’ ungkapnya.

Opsi pembangkit yang digunakan bermacam-macam. Bisa dengan energi baru terbarukan untuk di wilayah pelosok karena susahnya membangun pembangkit konvensioal. Untuk pendanaan, bisa dengan skema share dari Kemendikbud dan pemerintah daerah (Pemda). ’’Bisa juga meminta perusahaan tambang daerah untuk membantu,’’ katanya.

Lantaran baru melakukan pertemuan, mantan bos PT Pindad itu belum bisa memasang target atau kebutuhan dana. Menurutnya, semua akan terang setelah tim melakukan pertemuan dan melakukan verifikasi data. ’’Filosofinya, sekolah itu peradaban yang harusnya maju duluan. Kalau sekolahnya seperti itu, ya susah (untuk maju),’’ terangnya. (dim/fal)